Pesisir Barat, MERATA.ID – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pesisir Barat terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menekan potensi inflasi melalui pendekatan berbasis data dan inovasi kebijakan. Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan High Level Meeting dan Capacity Building TPID Pesisir Barat yang digelar pada 23 Juli 2025.
Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, SH., M.Kn., dalam sambutannya menekankan pentingnya peran aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengendalian inflasi. Ia menyatakan bahwa tantangan inflasi tidak bisa hanya dibebankan pada dinas teknis seperti perdagangan atau pertanian, melainkan perlu sinergi multipihak, termasuk sektor infrastruktur, transportasi, komunikasi, hingga pemberdayaan UMKM dan penguatan pasar rakyat.
“Pengendalian inflasi membutuhkan pendekatan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif, adaptif, dan berbasis data. Ketersediaan informasi yang akurat serta inovasi program sangat menentukan efektivitas strategi daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, turut memaparkan bahwa inflasi tahunan (year-on-year) Provinsi Lampung per Juni 2025 tercatat sebesar 1,87%, didorong oleh kenaikan harga pada komponen inti seperti emas perhiasan, bahan pangan bergejolak (beras, cabai, bawang merah), serta komponen harga yang diatur pemerintah seperti tarif angkutan dan bahan bakar.
Ia menyoroti bahwa Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi besar dalam mendukung stabilitas ekonomi, terutama melalui komoditas unggulan seperti kopi, kelapa, dan kelapa sawit. “Potensi ini harus dioptimalkan dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan pelaku usaha, sehingga mampu menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan,” ujar Bimo.
Senada dengan itu, Rika Nugraeni Hermawan, S.Tr.Stat., dari BPS Lampung Barat, menegaskan urgensi dukungan data statistik terkini yang akurat dari OPD sebagai dasar penyusunan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran.
Sementara itu, Antariksa Putra Negara, S.E., M.Ak., Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Provinsi Lampung, memperkenalkan kanal sinergi pelaporan TPID yang telah tersedia sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja TPID di tingkat kabupaten/kota, termasuk Pesisir Barat. Inovasi kanal ini bahkan mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai praktik baik dalam tata kelola pengendalian inflasi daerah.
Menutup sesi diskusi, TPID Kota Metro berbagi praktik baik melalui inovasi Toko MAPAN (Metro Maju Antisipatif Pengendalian Harga Pangan), yang terbukti efektif menstabilkan harga pangan. Inisiatif ini mengantarkan Kota Metro menjadi nominasi TPID Terbaik tingkat Sumatera pada tahun 2019, 2022, dan 2023.
Langkah-langkah konkret seperti ini diharapkan dapat menginspirasi TPID Pesisir Barat dalam membangun sistem pengendalian inflasi yang lebih terintegrasi, adaptif, dan responsif terhadap dinamika ekonomi lokal dan nasional. (*)
