BANDAR LAMPUNG, MERATA.ID – Perbedaan data tahun kelahiran yang dikaitkan dengan Eka Afriana, Asisten II Pemerintah Kota Bandar Lampung, kembali menjadi sorotan.
Setelah laporan dugaan persoalan dokumen tersebut mencuat pada 2025, publik masih menunggu kejelasan mengenai perkembangan penanganannya.
Kini, perhatian turut mengarah kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Kapolda Lampung Brigjen Polisi Yustan Alpiani yang baru ditunjuk menggantikan Irjen Polisi Helfi Assegaf.
Pergantian kepemimpinan di tubuh Polri membuka harapan agar laporan yang menjadi perhatian masyarakat memperoleh penjelasan yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang angka tahun kelahiran 1970 atau 1973.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana perbedaan data tersebut muncul, dokumen apa saja yang menjadi dasar persoalan, serta bagaimana aparat menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan.
Namun, penting ditegaskan bahwa perbedaan data maupun laporan dugaan pelanggaran tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana.
Penilaian mengenai keaslian dokumen dan kemungkinan pelanggaran hukum harus didasarkan pada pemeriksaan serta bukti yang sah.
Berawal dari Laporan pada 2025
Pemberitaan pada 2025 mengangkat dugaan persoalan data kelahiran Eka Afriana yang dikaitkan dengan tahun 1970 dan 1973.
Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai riwayat pencatatan identitas dan kemungkinan kaitannya dengan administrasi kepegawaian, termasuk pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada 2008.
Sejumlah dokumen disebut menjadi bagian dari persoalan yang dipertanyakan, antara lain akta kelahiran, kartu tanda penduduk, ijazah, serta dokumen terkait pengangkatan sebagai PNS.
Meski demikian, hubungan antara perbedaan data tersebut dan dugaan pelanggaran administrasi atau hukum masih memerlukan penjelasan berdasarkan dokumen yang autentik.
Pada 02 Juni 2025, LSM Trinusa melalui Sekretaris Jenderalnya, Faqih Fakhroji, diberitakan melaporkan dugaan tersebut ke Polda Lampung.
Pemberitaan pada Juli 2025 menyebut penyidik telah meminta keterangan pelapor dan perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dalam laporan saat itu, Eka disebut belum dipanggil untuk diperiksa. Informasi tersebut hanya menggambarkan perkembangan yang diberitakan pada periode itu dan tidak dapat dijadikan acuan untuk menyimpulkan status perkara sekarang.
Perhatian terhadap persoalan tersebut kemudian meluas. Pada Oktober 2025, Forum Mahasiswa Lampung (FML) diberitakan mengadukan perkara itu ke Mabes Polri.
Pada Februari 2026, Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK-GPI) juga mempertanyakan transparansi penanganannya.
Terbaru, Jaringan Rakyat Kota (Jarkot) dilaporkan mendatangi Mabes Polri dan Kementerian Dalam Negeri pada 7 Oktober 2026 untuk mendesak kejelasan.
Rangkaian langkah itu menunjukkan bahwa persoalan tersebut masih mendapat perhatian sejumlah kelompok masyarakat.
Meski demikian, desakan dari kelompok masyarakat tidak membuktikan adanya tindak pidana.
Sebaliknya, belum adanya informasi yang terkonfirmasi mengenai perkembangan terbaru juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa aparat tidak bekerja.
Kapolri Baru dan Ujian Transparansi
Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026, menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Sebelum dilantik, Suyudi menyampaikan komitmen untuk menghapus fenomena no viral, no justice, yakni anggapan bahwa suatu laporan baru memperoleh perhatian setelah ramai diperbincangkan di ruang publik.
Prinsip tersebut relevan dengan harapan masyarakat terhadap penanganan berbagai laporan, termasuk persoalan yang dikaitkan dengan data kelahiran Eka Afriana.
Ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan seberapa ramai sebuah perkara dibicarakan, melainkan apakah setiap laporan ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur.
Dalam perkara ini, transparansi tidak berarti aparat harus menyatakan seseorang bersalah atau membuka seluruh materi penyelidikan.
Yang dibutuhkan ialah penjelasan mengenai status penanganan sejauh informasi tersebut dapat disampaikan kepada publik.
Jika penyelidikan masih berjalan, aparat dapat memberikan keterangan mengenai tahap penanganannya sesuai ketentuan.
Jika perkara telah dihentikan atau memasuki tahap hukum lain, status tersebut juga perlu dijelaskan melalui saluran resmi.
Dengan demikian, masyarakat tidak dibiarkan bergantung pada informasi lama, desakan kelompok tertentu, atau spekulasi yang terus berkembang.
Kapolda Lampung Baru Ikut Menjadi Sorotan
Perhatian juga tertuju kepada Brigjen Polisi Yustan Alpiani yang ditunjuk sebagai Kapolda Lampung berdasarkan mutasi Polri tertanggal 10 Oktober 2026.
Kepemimpinan baru di Polda Lampung menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang terbuka dan penanganan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, pergantian pejabat tidak dengan sendirinya berarti perkara lama akan berubah arah atau harus menghasilkan kesimpulan tertentu.
Dalam kasus ini, hal yang patut ditunggu dari Polda Lampung adalah kejelasan mengenai status laporan yang pernah disampaikan pada 2025.
Apakah penanganannya masih berlangsung, telah dihentikan, atau sudah memasuki tahap lain merupakan pertanyaan faktual yang hanya dapat dijawab melalui keterangan resmi aparat yang berwenang.
Hingga naskah ini disusun, redaksi belum memperoleh konfirmasi langsung mengenai status terbaru laporan tersebut dari Polda Lampung maupun Mabes Polri.
Penjelasan langsung dari Eka Afriana juga belum diperoleh untuk pemberitaan ini. Karena itu, status hukum terkini perkara tersebut belum dapat dipastikan.
Keterangan dari pihak-pihak terkait penting agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada laporan terdahulu dan pernyataan kelompok masyarakat.
Eka juga perlu memperoleh ruang yang memadai untuk menjelaskan dokumen yang dipersoalkan.
Kejelasan untuk Melindungi Semua Pihak
Dalam perkara yang menyangkut seorang pejabat publik, ada dua kepentingan yang harus dijaga.
Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan laporan yang memiliki kepentingan publik, sedangkan pihak yang dilaporkan berhak atas asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang adil.
Kedua kepentingan itu tidak bertentangan. Penanganan yang transparan justru dapat mencegah dugaan berkembang menjadi tuduhan yang tidak berdasar sekaligus memastikan bahwa laporan masyarakat tidak kehilangan kejelasan.
Karena itu, harapan terhadap Kapolri Suyudi Ario Seto dan Kapolda Lampung Yustan Alpiani bukan agar aparat memenuhi tuntutan pihak tertentu.
Yang ditunggu adalah kepastian bahwa laporan ditangani berdasarkan bukti, prosedur, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Perbedaan data kelahiran yang dikaitkan dengan Eka Afriana mungkin terus menjadi bahan perbincangan.
Namun, penyelesaiannya tidak seharusnya ditentukan oleh tekanan opini, melainkan melalui pemeriksaan dokumen dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah lebih dari setahun menjadi perhatian publik, perkara ini membutuhkan penjelasan resmi mengenai perkembangannya.
Bukan untuk mendahului kesimpulan hukum, melainkan untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang benar dan semua pihak diperlakukan secara adil.
Publik tidak membutuhkan vonis melalui pemberitaan. Publik membutuhkan kejelasan berdasarkan fakta. (Red)
