Lampung Selatan, MERATA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah.
Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut sejak 2016, Pemkab Lampung Selatan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dalam acara resmi di Aula Krakatau, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, di Bandar Lampung, Senin (26/5/2025).
Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, tetapi juga memperkuat posisi Lampung Selatan sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan keuangan paling konsisten dan transparan di Provinsi Lampung.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan, Wahidin Amin, menyebut keberhasilan ini sebagai bukti nyata komitmen dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
“Capaian ini bukan sekadar angka di laporan keuangan. Ini cermin dari kerja keras seluruh jajaran Pemkab dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, sekaligus bentuk tanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Wahidin.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menambahkan bahwa opini WTP sembilan kali berturut-turut menjadi indikator penting bahwa tata kelola pemerintahan terus berjalan ke arah yang positif.
“Kami tidak melihat WTP sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai motivasi untuk terus berbenah. Ini adalah pondasi untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan,” ungkap Bupati Egi.
Dengan pencapaian ini, Pemkab Lampung Selatan mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah yang mampu menjaga kontinuitas dalam pelaporan keuangan yang baik.
Tantangan ke depan pun semakin besar: mempertahankan prestasi sekaligus mengoptimalkan anggaran untuk pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. (*)
