Bandarlampung – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung kabarnya sedang menjadi sorotan Badan Pemeriksa.
Hal tersebut dikarenakan beredarnya informasi terkait dugaan pungli sertifikasi yang mencapai ratusan juta bahkan milliar rupiah.
Bukan cuma itu, kabar kedatangan APH dan BPK ke kantor Disdikbud Bandar Lampung pada Selasa (12/11/24), juga terindikasi soal dugaan penyalahgunaan dana BOS di Tahun 2024.
“Ibu pusing, kaya nya tidak bisa balikin uang-uang kepala sekolah itu,” ujar narasumber terpercaya.
Kepala Disdikbud Kota Bandar Lampung, Eka Afriana sempat membantah soal kedatangan APH maupun BPK.
“Tidak benar itu, kata siapa? Kasih tau saya siapa staf atau guru yang memberikan informasi itu,” pintanya saat di konfirmasi media ini, Jumat (15/11/24).
Namun, akhirnya ia mengungkap bahwa benar ada nya kedatangan APH dan BPK yang sedang melangsungkan pemeriksaan di OPD-OPD.
“Memang benar kesini. BPK memeriksa ke OPD-OPD,” ungkapnya.
Diketahui, dugaan pungli sertifikasi tersebut dikumpulkan melalui masing-masing kepala sekolah di seluruh Sekolah Dasar (SD) dengan besaran Rp.50.000 perguru dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan besaran Rp.100.000 perguru.
Nominal tersebut bisa dikatakan kecil jika dalam perhitungan perorangan, namun jika di akumulasi secara keseluruhan dari sekolah di 20 Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung, jumlah nya bisa mencapai kisaran ratusan juta bahkan mencapai miliaran.
Sedangkan, untuk Dana BOS dikabarkan terjadi nya dugaan beberapa penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis).
Dengar beredar nya pemberitaan dugaan penyalahgunaan dana BOS dan Sertifikasi semestinya bisa menjadikan bukti awal bagi APH. Baik itu kejaksaan, Kepolisian serta BPK untuk bersikap agar perihal ini tidak terulang atau mendarah daging guna mutu pendidikan yang lebih baik. Seyogyanya yang terindikasi dalam dugaan persoalan tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan. (Red)
