Bandar Lampung – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPC AWPI) Kota Bandar Lampung merasa geram dengan sikap sejumlah oknum jurnalis yang diduga menghalangi jurnalis lainnya untuk mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Eka Afriana.
Diketahui sebelumnya, Jum’at 28 Februari 2025, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Eka Afriana menghadiri Rapat Dengar Pendapat/hearing bersama Komisi 4 DPRD kota Bandar Lampung.
Usai mengikuti Hearing, Eka Afriana keluar dari Ruangan komisi 4 dengan pengawalan ketat oleh sejumlah oknum wartawan. Sehingga hal ini menyulitkan wartawan lainnya untuk melakukan wawancara kepada Kepala Dinas, mereka mengaku dihalangi oleh sejumlah oknum wartawan itu.
Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua DPC AWPI Kota Bandar Lampung, Albet Apriansah menanyakan hak dan wewenang sejumlah oknum wartawan tersebut dalam mengawal seorang Kepala Dinas. Menurutnya, wartawan bekerja sebagai jurnalis yang mencari, mengolah, dan mempublikasi kan berita, bukan malah menjadi pengawal pejabat.
“Sangat disayangkan, sejumlah oknum jurnalis menjadi pengawal pejabat, apalagi sampai menghalangi jurnalis lain yang ingin mewawancarai pejabat tersebut. Ini jelas tindakan premanisme,” ujar Albet dengan nada geram.
“Bahkan Seorang jurnalis seharusnya bersikap independen dan netral alias tidak memihak kemanapun, sikap para oknum jurnalis pengawal pejabat ini jelas melanggar Kode Etik Jurnalistik dan patut dipertanyakan integritasnya sebagai jurnalis,” tambahnya.
Kemudian Albet berharap agar para Jurnalis khususnya di Provinsi Lampung ini tak memiliki sikap yang sama dengan sejumlah oknum wartawan tersebut, ia mengajak seluruh Jurnalis Provinsi Lampung untuk selalu menjaga integritas dan nama baik Pers. (*)
