Bandarlampung, MERATA.ID – Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL), Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, M.B.A., mengapresiasi capaian signifikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Menurutnya, lonjakan ini mencerminkan keberhasilan strategi dan perencanaan yang matang.
“Sukses untuk Gubernur Lampung dan jajaran Pemprov. Ini membuktikan bahwa jika dilakukan dengan strategi dan perencanaan yang baik, akan menuai hasil terbaik,” ujar Prof. Yusuf melalui pesan WhatsApp, Senin (12/5).
Meski mengapresiasi, Prof. Yusuf juga mengingatkan agar Pemprov tetap waspada terhadap risiko ekonomi makro seperti inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
“Harus tetap waspada terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebab APBD adalah instrumen fiskal yang sangat penting dalam mewarnai dinamika ekonomi daerah,” jelasnya.
Menutup komentarnya, Prof. Yusuf menyatakan dukungan penuh terhadap langkah fiskal Pemprov Lampung.
“So far so good… harus didukung terus.”
Sebelumnya diberitakan, Pemprov Lampung mencatat lonjakan signifikan dalam realisasi APBD 2025. Hingga 10 Mei 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 30,23%, sementara realisasi belanja mencapai 24,62%. Capaian ini melampaui rata-rata nasional dan menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Padahal, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 7 Mei 2025 sempat menyebut Lampung sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional. Namun hanya dalam waktu singkat, Pemprov berhasil mendorong lonjakan realisasi pendapatan lebih dari 21 persen poin dan belanja hampir 19 persen poin berkat percepatan fiskal pada Maret–April 2025.
Akademisi dan Peneliti Keuangan Publik Universitas Lampung sekaligus pengurus ISEI Lampung, Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA., menyebut capaian ini sebagai hasil dari fiscal shock response yang tepat dan terukur.
“Apa yang dilakukan Pemprov Lampung menunjukkan kapasitas fiskal yang tanggap terhadap dinamika nasional. Ini bukan hanya soal eksekusi cepat, tetapi juga keberanian untuk berbenah secara sistematis,” ujar Dr. Saring, Senin (12/5).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, merespons kritikan pusat bukan dengan pembelaan, tetapi melalui tiga langkah strategis:
1. Menyelaraskan penatausahaan kas dengan progres pembangunan nyata,
2. Mengintegrasikan Dana BOS dan BLUD ke dalam sistem pelaporan keuangan,
3. Meningkatkan efisiensi perputaran kas agar langsung memberi dampak ke masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan arahan Mendagri Tito Karnavian yang menekankan bahwa belanja pemerintah harus menjadi motor penggerak ekonomi. Lampung merespons dengan kerja nyata.
“Pemerintah yang kuat bukan yang sempurna sejak awal, tapi yang cepat belajar dan memperbaiki,” tegas Dr. Saring. Ia menilai langkah Pemprov sebagai bentuk fiscal leadership yang solutif dan berbasis data.
Dengan percepatan ini, Lampung tak lagi tertinggal. Justru kini menjadi contoh nasional dalam reformasi belanja anggaran dan tata kelola fiskal yang adaptif. (*)