Lampung, MERATAID – Ketegangan sempat menyelimuti halaman Kantor Gubernur Lampung, Senin (1/9). Pagar kawat dan barikade yang sejak pagi membentengi akses utama akhirnya dibuka aparat keamanan.
Mahasiswa dan aparat pun berhadapan, namun situasi berbalik ketika Gubernur Lampung, Kapolda, dan Pangdam XXI turun langsung menemui massa.
Pertemuan itu berubah menjadi ruang dialog. Dengan penuh suasana kekeluargaan, para wakil mahasiswa membacakan sepuluh tuntutan mereka.
Suara lantang bergema, menuntut perubahan nyata: mulai dari pengesahan RUU Perampasan Aset, pemotongan gaji DPR, peningkatan kesejahteraan dosen dan guru, hingga desakan agar Presiden Prabowo segera mencopot menteri-menteri yang dianggap problematik.
Tak berhenti di situ, mahasiswa juga mendesak reformasi total Polri, mengadili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan, menolak RKUHAP, serta menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan.
Mereka menuntut penghentian penggunaan pajak rakyat untuk menindas rakyat, dan terakhir, melaksanakan reforma agraria sejati bagi petani di Anak Tuha.
Pangdam XXI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan pentingnya menjaga harmoni di tanah kelahirannya. “Sebagai tempat kelahiran, Lampung harus dijaga secara baik,” ucapnya penuh penekanan.
Gubernur Lampung berjanji akan meneruskan seluruh aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat, sementara tuntutan di level daerah akan segera dibicarakan bersama DPRD Lampung.
Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika, menambahkan, kasus tewasnya Affan Kurniawan kini tengah diproses secara hukum dan meminta mahasiswa percaya pada penyelidikan yang sedang berjalan.
Usai dialog panjang, massa akhirnya memilih membubarkan diri dengan tertib. Tak ada kaca pecah, tak ada gedung rusak, tak ada bentrokan.
Yang tersisa hanya gema tuntutan mahasiswa, dan janji pejabat untuk menindaklanjutinya. Aksi besar ini pun tercatat berakhir damai, tanpa noda kerusuhan. (*)
