Bandarlampung, MERATA.ID – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandar Lampung mencatat sekitar 200 balita masih mengalami stunting. Angka tersebut setara dengan 0,4 persen dari total jumlah balita yang ada di kota ini. Kepala Dinkes Kota Bandar Lampung, Muhtadi A. Temenggung, menyebutkan bahwa capaian ini tergolong sangat baik, bahkan jauh di bawah target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.
Menurut Muhtadi, upaya pemerintah daerah dalam menekan kasus stunting terus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan melalui intervensi gizi, edukasi kesehatan, serta peningkatan pelayanan posyandu di seluruh wilayah kecamatan.
Kecamatan Panjang Masih Jadi Titik Fokus Penanganan
Meski prevalensi stunting di Bandar Lampung relatif rendah, Muhtadi mengakui masih terdapat wilayah yang menjadi perhatian serius, seperti Kecamatan Panjang. Daerah ini mencatat jumlah balita stunting tertinggi dibanding kecamatan lainnya.
Sementara itu, sejumlah puskesmas di wilayah lain justru mencatat hasil menggembirakan dengan nihil kasus. Dinkes terus mendorong puskesmas di setiap kecamatan untuk memperkuat pemantauan tumbuh kembang anak serta meningkatkan kolaborasi dengan kader posyandu dan perangkat kelurahan.
Distribusi PMT Tetap Berjalan di Tengah Polemik Nasional
Sebagai bagian dari program nasional percepatan penurunan stunting, pemerintah pusat menyalurkan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa biskuit bergizi untuk ibu hamil dan balita. Program ini bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan gizi bagi kelompok rentan, terutama di wilayah dengan risiko stunting tinggi.
Namun, di tingkat nasional, program tersebut tengah menjadi sorotan akibat dugaan penyimpangan dalam proses pengadaannya. Meskipun demikian, Muhtadi memastikan bahwa pelaksanaan distribusi di Bandar Lampung tetap berjalan sesuai ketentuan tanpa kendala berarti.
Dinkes: Uji Kandungan Gizi Bukan Wewenang Daerah
Menanggapi polemik yang berkembang, Muhtadi menegaskan bahwa Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung tidak memiliki kewenangan untuk menguji kandungan gizi produk biskuit PMT yang disalurkan pemerintah pusat. “Pemeriksaan kandungan produk ada di BPOM, bukan di Dinkes. Kami hanya melaksanakan distribusi melalui puskesmas sesuai program pusat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya tetap berkomitmen memastikan produk yang diterima masyarakat aman dan tersalurkan tepat sasaran. Pengawasan dilakukan bersama puskesmas di lapangan dengan memastikan ibu hamil dan balita penerima manfaat benar-benar masuk kategori risiko stunting.
Pemkot Fokus pada Pencegahan Dini dan Edukasi Gizi
Selain mendistribusikan PMT, Dinkes Bandar Lampung juga mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi gizi seimbang dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Para kader posyandu dan tenaga kesehatan aktif memberikan pendampingan kepada keluarga yang memiliki balita agar memahami pentingnya asupan bergizi dan pola makan seimbang.
Pemkot juga mendorong sinergi lintas sektor, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, dalam memastikan program pencegahan stunting berjalan menyeluruh — mulai dari penyuluhan bagi calon pengantin, pemantauan ibu hamil, hingga pemenuhan gizi anak usia dini.
Komitmen Berkelanjutan Menuju Kota Bebas Stunting
Dengan prevalensi yang terus menurun, Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan agar tidak ada lagi kasus stunting baru pada tahun-tahun mendatang. Muhtadi menyebut, capaian ini bukan semata hasil kerja Dinkes, tetapi buah kolaborasi berbagai pihak — mulai dari masyarakat, tenaga kesehatan, hingga dukungan pemerintah pusat.
“Stunting bukan hanya soal gizi, tapi juga soal perilaku, lingkungan, dan kepedulian bersama. Kami optimistis Bandar Lampung bisa menjadi kota bebas stunting melalui kerja sama semua pihak,” tutupnya. (*)
