Gelombang Kedua Mutasi Pemkot Bandar Lampung: Camat dan Lurah Siap Diganti

Eva Dwiana Isyaratkan Rotasi Besar di Lini Pelayanan Publik

Bandarlampung, MERATA.ID – Konsolidasi besar-besaran di tubuh Pemerintah Kota Bandar Lampung belum usai. Setelah melantik tujuh pejabat tinggi pratama pekan lalu, Wali Kota Eva Dwiana secara terbuka memberi sinyal bahwa rotasi berikutnya akan menyasar jabatan strategis di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa proses penyegaran birokrasi akan terus berlanjut hingga ke lini terdepan pelayanan publik. “Sebenarnya saya ingin melantik sekaligus, tapi masih menunggu persetujuan BKN. Setelah ini mungkin giliran camat dan lurah. Ada lebih dari seratus nama yang sudah kita ajukan,” ungkapnya.

Langkah ini menjadi peringatan serius bagi para camat dan lurah yang kinerjanya dianggap belum optimal. Posisi mereka kini berada di bawah sorotan, terutama setelah seluruh pejabat di tingkat tersebut mengikuti uji kompetensi sebagai dasar evaluasi kinerja dan rotasi jabatan.

Fokus Percepatan Layanan Publik

Eva Dwiana menegaskan bahwa percepatan pelayanan publik menjadi prioritas utama. Ia menilai camat dan lurah adalah ujung tombak pemerintahan daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, penyegaran di tingkat bawah dinilai penting untuk memastikan pelayanan berjalan lebih cepat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

“Pejabat yang baru dilantik harus segera tancap gas, jangan larut dalam euforia. Pelayanan publik tidak boleh berhenti hanya karena proses administrasi,” tegas Wali Kota dalam sambutannya. Pesan ini, menurutnya, juga berlaku bagi para camat dan lurah yang tengah menunggu giliran pelantikan.

Sinyal Perubahan dan Evaluasi Kinerja

Rencana perombakan di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi sinyal bahwa Pemkot Bandar Lampung tengah memperkuat disiplin birokrasi dan mempercepat kinerja pemerintahan. Eva Dwiana menegaskan, mutasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi meningkatkan efisiensi dan tanggung jawab aparatur di lapangan.

“Semua pejabat harus bekerja cepat dan tepat. Evaluasi akan terus berjalan, karena pelayanan masyarakat tidak boleh stagnan,” tutupnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *