Lampung Tengah, MERATA.ID — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Munir Abdul Haris, S.Sos.I, memulai kegiatan Reses Tahap IV Tahun 2025 dengan menyambangi dua titik awal dari total 12 titik yang dijadwalkan berlangsung hingga 18 November 2025.
Dua titik pertama tersebut berada di Desa Tyas Bangun, Kecamatan Pubian, dan Desa Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, pada Selasa (11/11/2025).
Di titik pertama, kegiatan digelar di Aula SMP Islam Tyas Bangun dan dihadiri sekitar 150 peserta, terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dewan guru, wali murid penerima Program Indonesia Pintar (PIP), serta aparatur kampung setempat.
Dalam sambutannya, Munir menyampaikan bahwa anggaran pembangunan jalan provinsi di Lampung Tengah pada tahun 2026 akan meningkat signifikan, sebagai upaya mendukung target Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung mencapai kondisi jalan provinsi mantap 90 persen sebelum 2029.
“Tahun ini anggaran untuk 10 ruas jalan provinsi mencapai sekitar Rp92 miliar. Insya Allah tahun depan bisa meningkat dua kali lipat,” ujar Munir, Rabu (12/11/2025).
Selain menyerap aspirasi, Munir turut menyerahkan bantuan simbolis Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 65 siswa SMP Islam Tyas Bangun.
Keluhan Guru TK/PAUD dan Isu Narkoba di Anak Tuha
Di titik kedua, kegiatan reses berlangsung di Desa Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, dengan dihadiri sekitar 200 peserta, terdiri dari aparatur kampung, pengurus PKK, tokoh adat, tokoh agama, guru, serta wali murid penerima PIP.
Munir menyerahkan bantuan PIP aspirasi untuk 108 siswa SMP dan 396 siswa dari empat SD di wilayah tersebut. Ia juga memberikan bantuan bola voli, futsal, sepak bola, serta bantuan rehabilitasi Masjid Taqwa dan pembangunan balai dusun 06.
Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi, salah satunya dari guru TK dan PAUD yang mengeluhkan tidak adanya pemerataan penerimaan insentif MBG (Markas Besar Guru) dan ketidakterlibatan siswa TK/PAUD dalam program PIP.
“Guru TK dan PAUD berharap ada keadilan. Mengapa siswa TK/PAUD tidak mendapat MBG dan tidak bisa diusulkan PIP?” ungkap Munir menyampaikan aspirasi warga.
Selain itu, guru sekolah swasta juga meminta agar mereka dapat mengikuti seleksi PPPK tanpa harus pindah dari sekolah tempat mereka mengabdi.
Isu serius lain yang muncul adalah maraknya peredaran narkoba di wilayah Anak Tuha.
Kepala Kampung Haji Pemanggilan, Jahri Efendi, menyampaikan keresahan warga yang mendapati indikasi penggunaan narkoba bahkan di kalangan pelajar SD dan SMP.
“Kami sudah sangat resah. Anak SD dan SMP ada yang mulai terpengaruh narkoba. Kami berharap Kapolda Lampung yang baru bisa turun langsung menanganinya,” tegas Jahri.
Menanggapi hal tersebut, Munir menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat, baik terkait infrastruktur, pendidikan, maupun masalah sosial kemasyarakatan.
“Semua aspirasi ini akan kami bawa ke DPRD Provinsi Lampung dan pemerintah daerah agar bisa segera ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” pungkas Munir. (*)
