SOLO, MERATA.ID – Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana membawa aspirasi pemerintah kota dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Solo, Kamis (3/9/2026).
Salah satu agenda yang diikuti Eva Dwiana yakni Rapat Dewan Pengurus APEKSI yang digelar di House of Danar Hadi, Solo. Forum tersebut mempertemukan para wali kota dari berbagai daerah dengan karakteristik, potensi, serta tantangan pembangunan yang berbeda.
Pembahasan tidak hanya berkaitan dengan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah kota, yakni keterbatasan ruang fiskal dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan.
Dalam forum tersebut, APEKSI menyampaikan sejumlah masukan strategis kepada pemerintah pusat agar kebijakan fiskal nasional dapat lebih memperhatikan kondisi riil masing-masing pemerintah kota.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
APEKSI mendorong agar kebijakan transfer tersebut tidak semata menggunakan pendekatan yang seragam, tetapi turut mempertimbangkan kapasitas fiskal, karakteristik wilayah, beban pelayanan publik, serta kebutuhan pembangunan setiap daerah.
Persoalan ruang fiskal menjadi penting karena pemerintah kota dihadapkan pada tuntutan peningkatan pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga penyelesaian berbagai persoalan perkotaan. Di sisi lain, kemampuan keuangan setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda.
Selain TKD, pembahasan juga menyoroti fleksibilitas APBD, penataan belanja pegawai, serta pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebijakan terkait belanja pegawai dinilai perlu memperhitungkan kemampuan riil daerah agar peningkatan kewajiban pembiayaan aparatur tidak mengurangi ruang anggaran pemerintah kota untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.
Melalui forum APEKSI, Eva Dwiana bersama para kepala daerah lainnya turut mendorong agar kebijakan pemerintah pusat memberikan ruang yang lebih proporsional bagi pemerintah kota dalam mengelola keuangan daerah.
Bagi pemerintah kota, penguatan ruang fiskal bukan sekadar persoalan besaran anggaran, tetapi menyangkut kemampuan daerah menerjemahkan program pemerintah menjadi pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat.
Forum APEKSI diharapkan menjadi ruang konsolidasi kepala daerah untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan di tingkat kota kepada pemerintah pusat, sehingga kebijakan nasional dapat berjalan lebih selaras dengan kemampuan serta karakteristik masing-masing daerah. (*)
