LAMPUNG SELATAN, MERATA.ID – Krisis air bersih yang dialami ribuan warga Perumahan Permata Asri, Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, kembali menjadi sorotan.
Setelah sempat menjanjikan peninjauan sejak Juli 2025, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama kini kembali menyatakan akan segera mendatangi lokasi untuk melihat langsung persoalan yang dikeluhkan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Egi usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam peresmian Green Innovation Laboratory Kebun Perbenihan di lahan PTPN VII Trikora, Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kamis (19/11/2026).
Janji tersebut kembali memunculkan harapan warga yang selama bertahun-tahun harus berjuang mendapatkan akses air bersih.
Namun, masyarakat juga menanti realisasi kunjungan sekaligus langkah konkret pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut.
Pasalnya, krisis air bersih di Perumahan Permata Asri bukan persoalan baru. Lebih dari 2.500 kepala keluarga disebut masih mengalami kesulitan memperoleh pasokan air dari PDAM Tirtajasa.
Air dilaporkan hanya mengalir dua hari sekali dengan durasi singkat dan debit yang sangat kecil.
Bahkan, di sejumlah titik, air tidak mengalir sama sekali dan hanya mengeluarkan angin, sementara tagihan pelanggan tetap berjalan.
Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih menghentikan sambungan PDAM karena dinilai tidak lagi memberikan manfaat.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air dari mobil tangki dengan harga sekitar Rp60 ribu per tangki yang hanya mencukupi kebutuhan selama dua hari.
Upaya menyampaikan keluhan sebenarnya telah dilakukan sejak awal 2024. Melalui kepala dusun dan difasilitasi Anggota DPRD Lampung Selatan, Rosdiana, warga telah mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah kabupaten agar persoalan pelayanan air bersih segera ditangani.
Harapan sempat muncul pada Juli 2025 ketika Bupati Egi menyatakan akan mengkaji persoalan tersebut dan berupaya meninjau langsung kondisi warga.
Pernyataan itu disampaikan saat dirinya mendampingi kunjungan kerja Kapolri di Mapolda Lampung.
Namun, hingga November 2026, persoalan air bersih tersebut masih menjadi keluhan masyarakat.
Kini, pernyataan terbaru Bupati kembali menjadi perhatian, terutama terkait kapan peninjauan akan dilakukan dan solusi apa yang akan disiapkan pemerintah daerah.
Persoalan Pelayanan dan Tarif PDAM
Di tengah krisis pasokan air, persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah mekanisme penetapan tagihan pelanggan.
Kepala UPT PDAM Tirtajasa sebelumnya, Tarno, mengakui adanya persoalan dalam sistem pembayaran pelanggan di wilayah tersebut.
Menurutnya, tagihan tidak sepenuhnya dihitung berdasarkan pemakaian air melalui meteran, melainkan menggunakan nominal yang dipatok relatif sama.
“Seharusnya kalau mengikuti aturan PDAM pusat kita memang melanggar, Mas, karena mematok harga retribusi tidak melalui meteran,” kata Tarno.
Ia juga menyebut nominal pembayaran pelanggan yang mengalami kesulitan pasokan air dibuat dengan standar yang sama, yakni sekitar Rp54 ribu.
“Kalau di sini dibuat standar, sama rata nilainya Rp54 ribu yang susah air,” ujarnya.
Pengakuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penetapan tagihan, terlebih ketika pelanggan tidak memperoleh pasokan air secara rutin dan pemakaian tidak dihitung berdasarkan angka pada meteran.
Padahal, Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Besarnya Tarif Air Bersih PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan mengatur struktur tarif berdasarkan golongan pelanggan dan blok pemakaian air.
Dengan demikian, mekanisme penarikan tagihan sekitar Rp54 ribu tersebut perlu mendapat penjelasan terbuka dari pihak PDAM Tirtajasa.
Apakah nominal itu merupakan tarif resmi, kebijakan khusus akibat keterbatasan pasokan, atau keputusan internal perusahaan maupun UPT?
Persoalan ini tidak hanya menyangkut ketersediaan air bersih, tetapi juga kepastian hak pelanggan untuk memperoleh pelayanan dan sistem pembayaran yang transparan serta sesuai ketentuan.
Warga kini menunggu bukan sekadar janji peninjauan, melainkan tindakan nyata Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan PDAM Tirtajasa.
Sebab, kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang semestinya mendapat perhatian dan penyelesaian segera. (Nca)










