Bandar Lampung, MERATA.ID – Istri mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, Riana Sari, secara tegas membantah tuduhan yang menyebut adanya aliran dana korupsi ke rekening pribadi keluarganya.
Dalam pernyataannya kepada awak media, Riana menekankan bahwa seluruh tudingan tersebut harus dibuktikan secara hukum, bukan sekadar opini.
“Tidak ada satu rupiah pun dana yang mengalir ke rekening pribadi suami saya. Itu harus dibuktikan di pengadilan, bukan sekadar tuduhan,” ujar Riana.
Pernyataan tersebut muncul di tengah proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Tinggi Lampung, yang telah menetapkan Arinal sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penyertaan modal daerah.
Riana juga menyoroti besaran kerugian negara yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah. Ia mempertanyakan dasar perhitungan angka tersebut dan mendesak aparat penegak hukum untuk membuka secara rinci proses audit yang dilakukan.
“Kalau memang ada kerugian negara sebesar itu, tunjukkan hitungannya. Usut sampai tuntas dari awal, jangan setengah-setengah,” tegasnya.
Sementara itu, pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebelumnya menegaskan bahwa penetapan tersangka dalam perkara korupsi harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dalam praktiknya, penghitungan kerugian negara umumnya melibatkan lembaga auditor negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa setiap perkara korupsi yang ditangani telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang ketat, termasuk pengumpulan dokumen, keterangan saksi, hingga audit investigatif untuk memastikan adanya unsur kerugian negara.
Meski menghadapi tekanan hukum, Riana memastikan kondisi suaminya dalam keadaan baik. Ia menyebut keluarga akan memberikan dukungan penuh selama proses persidangan berlangsung.
“Kami akan mengikuti proses hukum ini sampai tuntas untuk mengungkap kebenaran,” ujarnya.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik di Lampung, seiring tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan pejabat publik. (Red)
