Lampung Selatan, MERATA.ID – Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli, mengikuti retreat nasional pimpinan DPRD kabupaten se-Indonesia yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 14–18 April 2026.
Kegiatan tersebut merupakan agenda strategis nasional yang diinisiasi pemerintah pusat melalui undangan Presiden Republik Indonesia sebagai upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah sekaligus menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Retreat ini terintegrasi dalam program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Pelaksanaannya juga mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) serta hasil rapat pimpinan organisasi yang digelar di Jakarta pada Maret 2026.
Selama kegiatan berlangsung, para pimpinan DPRD mendapatkan pembekalan mengenai penguatan kepemimpinan, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, penguatan wawasan kebangsaan, hingga berbagai isu strategis pembangunan nasional yang menjadi perhatian pemerintah.
Erma Yusneli menilai kegiatan tersebut menjadi forum penting untuk memperkuat kapasitas dan perspektif para pimpinan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di daerah.
“Retreat ini menjadi ruang pembelajaran bersama untuk memperkuat sinergi serta menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan pembangunan daerah ke depan membutuhkan kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan yang didukung panitia nasional yang dibentuk melalui Surat Keputusan ADKASI tersebut diharapkan mampu menghasilkan pemimpin daerah yang adaptif, berintegritas, dan memiliki kapasitas dalam menjawab berbagai dinamika pembangunan menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. (*)
