BANDARLAMPUNG, MERATA.ID – Harapan Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadikan Taman Kuliner UMKM Siger Sukaraja sebagai pusat oleh-oleh khas Lampung bagi wisatawan lokal, domestik hingga mancanegara, tampaknya belum berjalan sesuai harapan.
Alih-alih menjadi pusat ekonomi baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kawasan yang dibangun dari bekas terminal tersebut justru menyisakan persoalan bagi sejumlah pedagang.
Bahkan, bagi pedagang lama yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup di lokasi itu, perubahan tersebut dinilai menjadi awal dari sebuah malapetaka ekonomi.
Salah seorang pedagang yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, dirinya telah berjualan di lokasi tersebut selama kurang lebih 26 tahun.
Sebelum dilakukan renovasi, kawasan itu berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan dan menjadi tempatnya mencari nafkah melalui usaha toko kelontong.
Dari hasil berjualan tersebut, ia mengaku mampu menghidupi keluarga, bahkan menyekolahkan anak-anaknya hingga menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Namun, situasi mulai berubah ketika Pemerintah Kota Bandar Lampung menawarkan rencana renovasi kawasan terminal menjadi Taman Kuliner UMKM Siger Sukaraja.
Menurut penuturannya, saat itu pemerintah menawarkan pembangunan 28 kios yang akan ditata lebih layak untuk ditempati para pedagang.
Dalam proses musyawarah, pedagang lama yang sebelumnya menempati kawasan tersebut diberikan uang ganti rugi sebesar Rp500 ribu.
Sementara itu, bagi pedagang yang ingin kembali menempati lokasi setelah renovasi, penentuan kios dilakukan melalui mekanisme pencabutan nomor.
“Setelah selesai musyawarah antara pedagang dengan pemerintah, akhirnya dilakukan perubahan menjadi Taman Kuliner UMKM Siger Sukaraja. Kewenangannya kemudian dialihkan ke Dinas Perindustrian,” ungkap pedagang tersebut.
Kawasan itu kemudian diproyeksikan menjadi pusat kuliner dan oleh-oleh khas Lampung. Harapannya, keberadaan taman kuliner dapat menarik wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM.
Taman Kuliner UMKM Siger Sukaraja sendiri diresmikan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, pada 18 Januari 2023.
Dalam kesempatan tersebut, menurut pengakuan pedagang, Wali Kota juga sempat menawarkan skema pinjaman modal sebesar Rp50 juta bagi para pedagang.
Namun, janji tersebut hingga kini disebut belum pernah ditindaklanjuti.
Pedagang mengaku tidak pernah mendapatkan kejelasan lebih lanjut mengenai realisasi pinjaman tersebut.
Bahkan, setelah peresmian berlalu, ia menyebut tidak ada lagi perwakilan pemerintah yang datang untuk menindaklanjuti kondisi maupun persoalan yang dihadapi pedagang.
Alih-alih menjadi pusat ekonomi, justru menjadi awal keterpurukan
Pedagang itu menyebut perubahan terminal menjadi Taman Kuliner UMKM Siger Sukaraja sebagai awal malapetaka bagi para pedagang, baik mereka yang telah lama berjualan maupun yang baru menempati kios.
Ironisnya, meskipun kios disediakan tanpa biaya sewa, kondisi kawasan justru mulai sepi pengunjung bahkan belum genap satu bulan setelah peresmian. Situasi tersebut, menurutnya, terus berlangsung hingga sekarang.
Ia menceritakan, pernah mengeluarkan modal sekitar Rp10 juta untuk menjual berbagai produk oleh-oleh khas Lampung. Namun, minimnya pembeli membuat barang dagangannya tidak laku.
Bahkan, sejumlah produk yang terlalu lama tersimpan hingga berlumut terpaksa dibuang. Modal yang telah dikeluarkan pun berubah menjadi kerugian yang tidak sedikit.
Kondisi tersebut menjadi pukulan berat bagi pedagang yang sebelumnya mampu menghidupi keluarga dari hasil usaha di lokasi yang sama.
Kini, ia mengaku penghasilan dari berjualan di Taman Kuliner UMKM Siger Sukaraja sudah tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Dari 28 Kios, Kini Tersisa 4 Pedagang
Persoalan semakin terlihat ketika jumlah kios yang awalnya disediakan sebanyak 28 unit, berdasarkan keterangan pedagang, kini hanya tersisa empat kios yang masih ditempati.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pembangunan kawasan yang sejak awal digadang-gadang menjadi pusat oleh-oleh dan penggerak ekonomi UMKM.
Sebab, pembangunan infrastruktur semestinya tidak hanya berhenti pada penyediaan bangunan dan kios.
Pemerintah juga perlu memastikan adanya strategi pengelolaan, promosi, akses pengunjung, serta pendampingan usaha agar kawasan tersebut benar-benar hidup dan memberikan manfaat ekonomi.
Terlebih, jika kawasan itu kembali dipersiapkan untuk menampung pedagang hasil relokasi dari tempat lain.
Para pedagang yang masih bertahan berharap Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak terburu-buru mengambil kebijakan serupa tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi Taman Kuliner UMKM Siger Sukaraja.
Mereka mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar memindahkan pedagang ke tempat baru dengan harapan mendapatkan kehidupan lebih baik, tetapi justru menempatkan mereka dalam persoalan ekonomi yang sama.
“Jangan sampai pedagang yang akan direlokasi ke sini mengalami nasib seperti kami. Harus dipikirkan matang-matang, jangan sampai mereka juga merasakan hal yang sama,” harapnya.
Kondisi ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung. Sebab, keberhasilan program penataan UMKM tidak semestinya hanya diukur dari berdirinya bangunan, jumlah kios, atau seremoni peresmian.
Lebih dari itu, pemerintah harus mampu menjawab satu pertanyaan mendasar, apakah pembangunan tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan pedagang, atau justru meninggalkan mereka dalam keterpurukan?. (Nca)
